Larang Multitasking, Indonesia Siap Kirim PMI ke Arab Saudi

P2MIProjo.com – Pemerintah siap kembali mengirimkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi, setelah ada penandatanganan dokumen technical arrangements atau Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) pada 11 Agustus 2022.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan perjanjian ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang selama ini terjadi saat pengiriman PMI ke Arab Saudi, diantaranya pekerjaan yang diberikan lebih dari satu, hingga adanya PMI ilegal.

“Jadi SPSK ini exit strategy pemerintah untuk masalah tersebut,” ujar Ida dalam rapat kerja komisi IX DPR RI, Senin (22/8).

Ida menjelaskan ada banyak poin penting yang disepakati dalam perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Salah satunya tak boleh lagi memberikan lebih dari satu jenis pekerjaan kepada PMI atau multitasking.

“Beberapa hal diatur misalnya jenis pekerjaannya ada pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, juru masak keluarga, perawat lansia, supir keluarga dan pengasuh anak. Ada klustering pekerjaan, tidak boleh ada multitasking. Tidak boleh juru masak juga menjadi perawat lansia. Jadi dari sini kita sudah mengklaster jenis pekerjaannya,” jelasnya.

Baca juga:

Mantap! Indonesia dan Arab Saudi Bentuk Satgas Kawal One Channel System

Area kerja di PMI juga ditentukan hanya boleh di Mekah, Jeddah, Riyadh, Madinah, Damman, Dhahran, Khobar.

Selain itu, upah minimum juga ditentukan sebesar 1.500 SAR atau setara Rp5,9 juta per bulan (kurs Rp3.976 per SAR), dan Arab Saudi juga berkomitmen untuk menghentikan kebijakan konversi visa WNI menjadi visa kerja.

Kemudian, poin penting lainnya adalah batas harga maksimum dari struktur biaya sebesar 11.250 SAR yang wajib ditinjau tim Joint Task Force minimum tiga bulan sekali.

“Diperlukan pertemuan teknis secara berkala untuk mempercepat integrasi SPSK Indonesia dalam hal ini SIAPkerja dan Arab Saudi menggunakan Musanet. Diharapkan dapat operasi akhir September 2022, kita masih punya waktu untuk bisa mengimplementasikan TA ini,” imbuhnya

Selanjutnya, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan badan hukum yang terlibat harus memiliki izin resmi.

“Dokumen ini akan meningkatkan perlindungan terhadap PMI karena kontrak kerja antara PMI dan pemberi kerja berbadan hukum, jika terdapat masalah kerja maka mudah untuk melacak dan menghubunginya,” pungkasnya.

Related

Kemnaker Tutup Sementara Penempatan PMI Program SPSK ke Arab Saudi

P2MIProjo.com - Kementarian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menutup sementara penempatan...

Persiapan Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Apjati Kembali Lepas Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Banyak PHK Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi TPPO

P2MIProjo com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan...

PN Batam Banyak Adili Kasus TPPO dan PMI Ilegal, Jampidum Ingatkan Jaksa Mengacu Aturan Hukum

P2MIProjo.com - Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung...