Menko PMK Sebut Masih Banyak Kasus TPPO Belum Terungkap

P2MIProjo.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta aparat penegak hukum agar jangan ada kongkalikong dengan para pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Jika aparat penegak hukum di semua level disiplin tidak kongkalikong dengan para pelaku serta merevolusi mentalnya, saya yakin tindak kejahatan ini dapat dicegah sedini mungkin,” ujar Muhadjir dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Baca juga:

Kepala BP2MI Dinilai Tak Paham Sejarah Tata Kelola Penempatan PMI ke Timur Tengah dan Tak Becus Jalankan Perintah UU No.18 Tahun 2017

Menko Muhadjir menyebut tindak kejahatan ini sebagai fenomena ‘gunung es’, di mana kasus yang terungkap lebih sedikit dibandingkan kasus yang masih belum terungkap hingga saat ini.

Menurutnya, TPPO merupakan kejahatan antarnegara (Transnational Crime) yang bertentangan dengan harkat, martabat kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia (HAM).

Maka dari itu, diperlukan ketegasan aparat penegak hukum untuk menjerat dan memberikan efek jera terhadap para pelaku TPPO, agar kasus perdagangan orang bisa terus diminimalisir.

Baca juga:

KBRI Moscow Bantu Pemulangan Seorang PMI Ilegal yang Ngaku Disekap dan Dikunci di Apartemen oleh Agennya

“Karena itu kita harus betul-betul berusaha semaksimal mungkin dan memperkuat semua lini mulai dari pencegahan awal hingga penindakan hukum,” katanya.

Muhadjir menyampaikan kasus TPPO ini beririsan dengan kasus perdagangan obat-obatan terlarang. Penyelesaian kedua isu tersebut selama ini juga lebih berat pada pencegahan dan rehabilitasi.

Sebenarnya, kata dia, untuk menyelesaikan kedua isu tersebut harus juga fokus pada penanganan dan penindakan.

Baca juga;

PN Tanjungkarang Sidangkan Empat Terdakwa Perkara TPPO

“Pada Rapat Terbatas yang dipimpin langsung Bapak Presiden, Bapak Presiden mengarahkan agar perlu dilakukan penegakan hukum dan mengejar penjahat-penjahatnya mulai dari backing sampai pada penyalurnya,” katanya.

Sementara itu, Kasubdit V Dittipidum Bareskrim Polri Kombes Pol Enggar Pareanom mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan hati-hati terhadap berbagai penawaran dari media sosial seperti iklan lowongan pekerjaan yang menawarkan gaji tinggi dan fantastis.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih membuat proses pemberantasan TPPO menjadi semakin rumit, sehingga Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberantas kejahatan ini tanpa pandang bulu.

Baca juga:

Baca juga: TPTLN Kejagung sosialisasikan penanganan perkara TPPO di Sulsel

“Karena tindak kejahatan ini tidak akan pernah tuntas dan pemerintah harus bergerak cepat dalam berkoordinasi serta berkolaborasi untuk memberantas kejahatan ini,” kata Enggar.

Brosur Hosana Jasa Persada

Related

Kemnaker Tutup Sementara Penempatan PMI Program SPSK ke Arab Saudi

P2MIProjo.com - Kementarian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menutup sementara penempatan...

Persiapan Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Apjati Kembali Lepas Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Banyak PHK Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi TPPO

P2MIProjo com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan...

PN Batam Banyak Adili Kasus TPPO dan PMI Ilegal, Jampidum Ingatkan Jaksa Mengacu Aturan Hukum

P2MIProjo.com - Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung...