P2MIProjo.com – Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) menaungi 48 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk melaksanakan pilot project pemerintah (Kemnaker) terkait penempatan pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).
Apjati bersama P3MI telah melepas keberangkatan PMI sebanyak 50 orang. Kloter pertama 14 Juli 2023 diberangkatkan sebanyak 31 orang dan kloter kedua sebanyak 19 orang diberangkatkan pada 1 Agustus 2023.
Ketua Satuan Tugas Peduli Pekerja Migran Indonesia Projo (Satgas P2MI Projo) Sinnal Blegur meminta Apjati untuk tidak cepat puas dan terlena meski telah melepas keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi gelombang kedua.
Berita Terkait:
Sah! Apjati Lepas Keberangkatan 31 Orang Pekerja Migran Indonesia ke Arab Saudi Lewat SPSK
“Jangan cepat puas dan terlena karena sudah berhasil melepas keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) gelombang ke – 2. Harus tetap melakukan kontrol yang ketat dan berjalan sesuai prosedur yang ada,” tegas Sinnal Blegur di Jakarta, Senin (21/8/2023).
Pasalnya, sambung Sinnal, Satgas P2MI Projo banyak mendapat laporan terkait mekanisme penempatan PMI melalui SPSK yang diduga mulai melenceng serta kondisi yang kurang nyaman di tempat penampungan (BLK).
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan Satgas P2MI Projo sejak awal Agustus 2023 di APJATI, ditemukan beberapa kondisi yang dinilai menjadi ruang untuk terjadinya pelanggaran. Seperti banyaknya sponsor yang berkumpul di kantor Apjati di lantai 1 sampai lantai 3 dan melakukan kelengkapan administrasi di Apjati.
Berita Terkait:
Apjati Lepas 31 Orang PMI ke Saudi Arabia, Sinnal Blegur: Jangan Cepat Terlena!
Selain itu, ada juga terkait penempatan calon pekerja migran Indonesia di tempat penampungan atau Balai Latihan Kerja (BLK) yang belum memenuhi standard atau prosedur sehingga menimbulkan kericuhan. Seperti kericuhan antar CPMI di salah satu BLK yang terletak di Pondok Gede Bekasi dan BLK di Pondok Kopi.
Oleh karena itu, Satgas P2MI Projo meminta Apjati harus ‘sangat serius’ dan melakukan seleksi secara ketat proses penempatan pmi melalui SPSK supaya tidak ada celah bagi mafia penempatan pmi ilegal / non prosedural untuk bermain.
Berita Terkait:
Akhirnya ‘Pecah Telor’, Menaker Lepas 100 PMI Sektor Domestik Tahap 1 Lewat SPSK
“Apjati harus melakukan perbaikan-perbaikan dan berbenah diri serta waspada jangan sampai membuka ruang bagi para sindikat. Karena mempertahankan keberhasilan itu jauh lebih sulit. Satgas P2MI projo setia dgn cita2 awal dan tidak pernah berupaya untuk bengkok sedikitpun dan tegak lurus bekerja untuk peduli dgn PMI dalam arti yg sebenarnya. Satgas P2MI Projo tetap konsisten melindungi PMI dari ujung rambut sampai ujung kaki sesuai arahan Presiden Joko Widodo,” tegas Sinnal mengingatkan.
Saat dikonfirmasi, Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian Satgas P2MI Projo terkait SPSK. “Terima kasih kepada Satgas P2MI Projo yang senantiasa melakukan kontrol sejak awal atas perjalanan yang sangat panjang dalam melakukan penempatan pmi melalui SPSK,” ucap Ayub, saat dihubungi melalui sambungan seluler.
Baca juga:
Menaker-Dubes Arab Saudi Bahas Implementasi SPSK Lindungi PMI
Terkait banyaknya sponsor yang ‘nimbrung’ di Apjati, Ayub mengatakan telah mengatasi melalui ketua divisi Saudi Arabia. “Sudah, sudah ditertibkan oleh pak Anggi (ketua divisi Saudi Arabia). Jadi telah diberlakukan aturan bahwa yang boleh naik ke atas (tempat proses interview) harus menggunakan tanda pengenal dan itu merupakan utusan dari masing-masing PT. Dan soal BLK sudah diurus oleh bu Loli” jelasnya.
Sementara Ketua Divisi Arab Saudi Apjati, Anggi M Nur mengakui masih banyak yang harus dibenahi supaya penempatan melalui SPSK bisa berjalan sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah.
“Memang masih perlu adaptasi dan banyak yang harus dibenahi karena SPSK merupakan pilot project. Terkait banyak sponsor, mungkin kami menyebutnya pendamping kerja bukan lagi sponsor. Kami telah melakukan antisipasi dengan cara membuatkan id atau tanda pengenal yang dikeluarkan oleh masing-masing P3MI. Dengan adanya aturan tersebut diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.
Selanjutnya, Ketua Bidang Pelatihan APJATI Lolynda Usman angkat suara terkait kisruh yang terjadi di BLK Pondok Gede Bekasi dan BLK yang terletak di Pondok Kopi.
Pasalnya, ada 19 orang pencari kerja yang sebelumnya sudah ditampung di penampungan Sukses Putri Jabar dilimpahkan ke BLK Restu Putri di Pondok Kopi. Dalam video berdurasi 02:58 detik yang diterima Satgas P2MI Projo, Lolynda Usman mencoba menjelaskan kronologi kirucuhan yang sempat terjadi di BLK Restu Putri. Loly juga sudah mengantongi nama-nama orang yang ingin membuat kericuhan di BLK tersebut. “Ya kita sudah tau siapa orang-orangnya yang ingin membuat kericuhan ini. Tapi, saya tegaskan, 19 pencari kerja yang ke BLK Restu Putri akan mendapatkan pelatihan sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada. Salah satu syarat pada sistim ini harus melalui pelatihan di BLK yang memiliki lisensi dari pemerintah dan dibantu seleksi oleh Asosiasi Pengelola Pelatihan Balai Latihan Kerja (AP2TKI) dengan memenuhi standar sarana prasarana serta memiliki instruktur untuk negara Arab Saudi.
Sementara BLK sebelumnya yang menampung 19 pencari kerja ini
tidak ada TUK (Tempat Uji Kompetensi),” jelasnya.
