Jokowi Bahas Kasus TPPO di Pembukaan AMMTC Labuan Bajo

P2MIProjo.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan membuka secara resmi ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang digelar pada 20-23 Agustus 2023.

AMMTC adalah pertemuan setingkat menteri yang khusus membahas isu-isu kejahatan lintas negara (transnasional) di ASEAN. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi salah satu isu yang akan dibahas.
“Rencananya, AMMTC ke-17 akan dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selaku Ketua AMMTC 2023 dalam keterangannya, Kamis (17/8/2023).

Baca juga:

Laksanakan Perintah Presiden Jokowi, Kapolri Bakal Sikat Siapapun yang Terlibat TPPO

Kegiatan AMMTC ke-17 itu akan dipimpin langsung oleh Jenderal Sigit. Agenda ini akan diikuti 10 menteri negara ASEAN beserta anggota delegasinya. Ada juga delegasi dari tiga mitra dialog yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan.

Selain itu akan hadir pula perwakilan dari Timor Leste sebagai observer, Chairman Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM), Sekretaris Jenderal ASEAN.

“Total peserta kegiatan ini mencapai 275 orang,” ungkap Kapolri.
Ada 10 isu kejahatan transnasional yang dibahas di AMMTC ke-17 yakni terorisme, perdagangan orang, kejahatan dunia maya, penyelundupan senjata, perdagangan satwa liar dan kayu ilegal, perdagangan obat-obatan terlarang, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional, pembajakan laut, dan perdagangan manusia.

Baca juga:

Jokowi Minta Tambahan Kuota Pekerja Migran Indonesia ke Presiden Korsel

Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendorong kerja sama lintas negara ASEAN untuk mencegah dan memberantas kejahatan transnasional. Pertemuan ini juga dimaksudkan untuk memperkuat dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk pertukaran informasi mengenai isu-isu kejahatan transnasional dengan badan-badan sektoral ASEAN yang relevan, dan meningkatkan kerjasama dengan mitra dialog ASEAN serta para pemangku kepentingan terkait.

Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Inspektur Jenderal Krishna Murti menjelaskan di akhir pertemuan plenary akan dilaksanakan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan enam negara ASEAN.

Brosur Hosana Jasa Persada

“Itu dalam rangka peningkatan kerja sama bilateral kepolisian dalam penanggulangan kejahatan transnasional yaitu dengan negara Kamboja, Laos, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam,” jelas Krishna.
Pada puncak AMMTC ke-17, lanjut dia, akan ditandai dengan penyampaian joint statement sebagai kesimpulan dari berbagai pertemuan, dan declaration sebagai pernyataan sikap yang disepakati untuk diimplementasikan pasca pertemuan tersebut.

“Konsep deklarasi ini diinisiasi oleh tuan rumah untuk disetujui dan disepakati pada pertemuan tingkat menteri ini. Proses deklarasi diawali dari pertemuan tingkat teknis (Working Group dan ASEAN SOMTC) dan ditindaklanjuti dengan pengadopsian pada AMMTC,” jelasnya.

Deklarasi ini adalah bentuk upaya untuk meningkatkan kerja sama aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan transnasional,” tandas Krishna.

Related

Kemnaker Tutup Sementara Penempatan PMI Program SPSK ke Arab Saudi

P2MIProjo.com - Kementarian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menutup sementara penempatan...

Persiapan Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Apjati Kembali Lepas Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Banyak PHK Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi TPPO

P2MIProjo com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan...

PN Batam Banyak Adili Kasus TPPO dan PMI Ilegal, Jampidum Ingatkan Jaksa Mengacu Aturan Hukum

P2MIProjo.com - Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung...