Indonesia-Kamboja Bahas Kasus TPPO di Forum DGICM

P2MIProjo.com – Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membahas komitmen pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan Kamboja.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menyoroti begitu banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang jadi korban perdagangan orang.

Hal ini dibahas dalam forum Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) ke-26 di Thailand bersama Jenderal Polisi Chantarith Kirth yang menjadi Ketua Delegasi Imigrasi Kamboja. 

Baca juga:

Menlu Retno: Penanganan TPPO “online” jadi Prioritas

“Dalam pertemuan itu saya sampaikan bahwa banyak WNI jadi korban. Judi online, penipuan online, sampai penjualan ginjal,” kata Silmy dalam keterangannya, dilansir Sabtu (12/8/2023).

1. Penangkapan operasi pusat perjudian di Sihanoukville banyak jaring WNI. Dia mengatakan, dari penjelasan delegasi Kamboja, kegiatan judi online sempat dilegalkan, tetapi sejak Juni 2019 izin operasi judi, termasuk judi online dicabut dan dinyatakan ilegal. 

“Tahun 2022 sempat dilakukan operasi di Sihanoukville yang ditengarai jadi pusat perjudian. Lebih dari 200 orang ditangkap dan sebagian besarnya dari Indonesia,” ujarnya.

Setelah operasi tersebut, WNI yang terindikasi sebagai korban langsung ditangani dan berada di bawah perlindungan Kedutaan Besar RI di Phnom Penh. 

“Yang terindikasi sebagai korban ditempatkan sementara di dinas sosial, sementara yang bukan, ditempatkan di ruang detensi imigrasi Kamboja,” ujarnya.

Baca juga:

Polres Lombok Tangkap 2 Calo PMI Non Prosedural

2. Imbauan pencegahan perdagangan orang
Silmy mengungkapkan, masalah penjualan ginjal menjadi informasi baru bagi pemerintah Kamboja. Dari sisi Indonesia, Silmy telah mengimbau jajaran imigrasi untuk melakukan upaya preventif dan protektif dalam pencegahan perdagangan orang.

Peran vital imigrasi, kata dia, ada saat pembuatan paspor serta pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Petugas diminta menelisik profil pemohon yang terindikasi memberi keterangan tak benar.

3. Jika terindikasi beri informasi salah, pemohon paspor bisa ditangguhkan beberapa tahun

Permohonan paspor pun bisa ditangguhkan dua tahun untuk memberikan efek jera. Ditjen Imigrasi, kata dia, bisa mengambil langkah perpanjangan penundaan permohonan paspor hingga tiga tahun.

Pemerikaan keimigrasian, dijelaskannya, dapat menjadi filter kedua untuk mencegah perdagangan orang. Penundaan keberangkatan juga bisa dilakukan jika ada indikasi seseorang menjadi pekerja secara ilegal.

“Terkait perdagangan orang yang sudah banyak menelan korban ini, kami sepakat bahwa Indonesia akan menginisiasi pembuatan kesepakatan kerja sama dengan Kamboja sebagai tindak lanjut. Kami harapkan akan segera rampung dalam waktu dekat,” katanya.

Related

Kemnaker Tutup Sementara Penempatan PMI Program SPSK ke Arab Saudi

P2MIProjo.com - Kementarian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menutup sementara penempatan...

Persiapan Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Apjati Kembali Lepas Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Banyak PHK Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi TPPO

P2MIProjo com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan...

PN Batam Banyak Adili Kasus TPPO dan PMI Ilegal, Jampidum Ingatkan Jaksa Mengacu Aturan Hukum

P2MIProjo.com - Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung...