Erick Thohir: 50 Persen PMI di Hongkong Non Prosedural

P2MIProjo.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap 50% pekerja migran Indonesia atau tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong ilegal. Untuk itu dia mendorong agar semua pekerja migran di Hong Kong legal.

Dorongan itu dilakukan dengan program BUMN yakni antara Himbara bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Bersama program itu, Erick menginginkan pekerja migran di Hong Kong yang ilegal bisa menjadi legal.

Baca juga:

KBRI Pulangkan 2 PMI Korban Kekerasan di Libya

“Wajib kita melindungi pekerja migran, sejak awal program BUMN dengan BP2MI mendorong jangan sampai pekerja migran ini ilegal, karena datanya 50% ilegal (di Hong Kong) ini kita lawan,” katanya usai bertemu dengan pekerja migran di Kantor BNI Hong Kong, Sabtu (1/7/2023).

Inilah kenapa, saya mendorong bank bank Himbara, BNI, Bank Mandiri, BRI, untuk hadir bekerja sama dengan mereka untuk mendorong agar legal,” jelasnya.

Upaya itu dilakukan pemerintah agar pekerja migran di luar negeri termasuk Hong Kong bisa mendapatkan perlindungan, seperti asuransi kecelakaan kerja dan sebagainya. Selain itu, juga bisa melindungi dan menghindari pekerja migran perempuan dari kejahatan seksual.

Baca juga:

Satgas TPPO Polres Sambas Bekuk 1 Orang Sindikat PMI Non Prosedural

“Kita harus upaya keras karena mayoritas ilegal, akhirnya mereka tidak terproteksi, asuransi, kecelakaan kerja dan semua. Akhirnya hal-hal tentu kaum wanita ada tindakan kekerasan seksual, dan lain-lain,” tutur Erick.

Erick juga mendorong pekerja migran bisa menabung di Himbara. Jadi nantinya, tabungan itu bisa dimanfaatkan pekerja ketika pulang ke Indonesia untuk membangun usaha sendiri.

Baca juga

Sempat Dilaporkan Hilang, PMI Ditemukan Tewas di Tambak Udang Korea Selatan

“Saya mendorong mereka (pekerja migran), kalau usaha kembali ke tempatnya, usaha, apakah usaha menanam, beternak, membuat kerupuk dan makanan yang bisa akhirnya tambahan pemasukan untuk masa depan mereka, ketika sudah tidak bekerja lagi di luar negeri,” tutupnya.

Brosur Hosana Jasa Persada

Detikom

Related

Kemnaker Tutup Sementara Penempatan PMI Program SPSK ke Arab Saudi

P2MIProjo.com - Kementarian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menutup sementara penempatan...

Persiapan Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Apjati Kembali Lepas Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Banyak PHK Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi TPPO

P2MIProjo com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan...

PN Batam Banyak Adili Kasus TPPO dan PMI Ilegal, Jampidum Ingatkan Jaksa Mengacu Aturan Hukum

P2MIProjo.com - Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung...