Dato’ MZA: Tindakan Satgas TPPO Tidak Tepat Jika Menyasar P3MI

P2MIProjo.com – Ketua Umum Forum Komunikasi Pekerja Migran Indonesia (FKPMI) yang juga praktisi hukum Dato Muhammad Zaenul Arifin (MZA) menilai tindakan satgas TPPO Polri tidak tepat jika menyasar perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).

Menurutnya, perusahaan penempatan PMI ke luar negeri justeru membantu pemerintah melakukan penempatan PMI ke negara tujuan.
Satgas TPPO salah sasaran jika menyasar P3MI dijadikan sebagai salah satu objek melakukan kejahatan TPPO . P3MI adalah perusahaan penempatan swasta yang notabene membantu pemerintah untuk mempermudah para CPMI ke LN,”tegas Dato MZA.

Baca juga:

Usai Launching Keberangkatan 100 PMI Melalui SPSK, APJATI Gencar Lakukan Sosialisasi

Dato’ MZA menjelaskan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang hendak bekerja ke luar negeri dan tidak memenuhi syarat dokumen tidak bisa dikategorikan pada Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Hal tersebut lantaran tidak ada unsur paksaan atau dengan kesadaran sendiri CPMI tersebut untuk bekerja ke luar negeri.

“CPMI yang akan bekerja ke luar negarei (LN) bukan TPPO melainkan PMI yang unprosedural karena ini merupakan fenomena WNI yang dengan sadar ingin bekerja ke luar negeri (LN) dikarenakan aturan dan lapangan kerja yang sempit sehingga menjadikan mereka berangkat bekerja tidak sesuai aturan,” kata Dato Zaenul Arifin, Selasa, (27/6/2023).

Baca juga:

Akhirnya ‘Pecah Telor’, Menaker Lepas 100 PMI Sektor Domestik Tahap 1 Lewat SPSK

Dia menjabarkan makna TPPO itu sendiri jika mengacu pada aturan perundang-undangan yakni undan-undang nomor 21 tahun 2007 harus memenuhi unsur ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi.

“Makna TPPO sangat berbeda jika dilihat di UU 21 tahun 2007 kejahatan TPPO harus memenuhi unsur ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi,” tambah Dato MZA.

Brosur Hosana Jasa Persada

Lebih lanjut, ia juga menduga aturan pemerintah terkait proses penempatan PMI yang berbelit menjadi sebab banyaknya CPMI berangkat secara ilegal ata unprosedural.

“Juga terbitnya sistem Siap Kerja, yang bahkan masih belum bisa dijalankan oleh Disnaker di Kabupaten/Kota, serta menimbulkan kesulitan dan berbelit belitnya proses penempatan PMI, sehingga menyebabkan terjadinya penempatan PMI unprosedural /ilegal,” jelasnya.

Related

Kemnaker Tutup Sementara Penempatan PMI Program SPSK ke Arab Saudi

P2MIProjo.com - Kementarian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menutup sementara penempatan...

Persiapan Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Apjati Kembali Lepas Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Banyak PHK Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi TPPO

P2MIProjo com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan...

PN Batam Banyak Adili Kasus TPPO dan PMI Ilegal, Jampidum Ingatkan Jaksa Mengacu Aturan Hukum

P2MIProjo.com - Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung...