Wamenaker Beberkan UU Soal PMI di Asia-GCC

P2MIProjo.com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyampaikan Pemerintah Indonesia memiliki peraturan baru tentang Pekerja Migran Indonesia, yaitu UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afrianysah Noor, pada Asia-Gulf Cooperation Council (GCC) Senior Official Dialogue on GCM Implementation in Achieving SDG 10.7 & 17 and GCM Objectives 6 &23 yang berlangsung pada 30-31 Mei 2023 di Filipina.

Baca juga:

Kemnaker Kesulitan Selamatkan 70 PMI yang Disiksa di Myanmar

Afrianysah menjelaskan, di bawah undang-undang baru ini, pemerintah Indonesia menegaskan agar PMI diperlakukan sebagai subjek bukan sebagai objek. 

“Hal ini dapat diartikan bahwa setiap calon pekerja migran harus memiliki kemauan mereka sendiri untuk bekerja di luar negeri dan melamar sendiri, tanpa peran perantara/perantara yang dulu mereka gunakan di masa lalu,” jelasnya, Selasa (30/5/2023).

Baca juga:

Cegah Terjadinya TPPO, Menaker: Perlu Adanya Kerja Sama Antar Lembaga dan Peran Aktif Masyarakat

Afrianysah mengatakan undang-undang ini juga melarang pembebanan biaya perekrutan bagi pekerja migran. 

Dengan demikian, jelas dia, pemerintah mengundang pemangku kepentingan terkait dalam membahas dan menentukan komponen struktur biaya untuk proses penempatan dan jumlahnya untuk memastikan biaya bekerja di luar negeri akuntabel, tepat, dan akurat.

Afrianysah pun menyarankan negara asal dan tujuan agar duduk bersama untuk berdiskusi dengan cara yang tepat tentang struktur biaya dan hambatan dalam proses penempatan dan rekrutmen, termasuk menentukan komponen mana yang harus ditanggung oleh siapa.

Brosur Hosana Jasa Persada

“Selain itu, membahas bagaimana memberantas perantara dan hambatan yang menyebabkan biaya perekrutan lebih tinggi dan proses penempatan/sistem rekrutmen yang memastikan tidak ada perantara atau pihak yang tidak berwenang yang terlibat dalam proses penempatan pekerja migran,” ucapnya.

Related

Kemnaker Tutup Sementara Penempatan PMI Program SPSK ke Arab Saudi

P2MIProjo.com - Kementarian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menutup sementara penempatan...

Persiapan Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Apjati Kembali Lepas Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Banyak PHK Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi TPPO

P2MIProjo com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan...

PN Batam Banyak Adili Kasus TPPO dan PMI Ilegal, Jampidum Ingatkan Jaksa Mengacu Aturan Hukum

P2MIProjo.com - Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung...