Komnas LP-KPK Minta Kapolda Jatim Tidak Tebang Pilih Kasus TPPO

P2MIProjo.com – Wakil Sekjen Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP KPK) Amri Abdi Piliang mengapresiasi kinerja Polda Jawa Timur yang telah berhasil menetapkan para pelaku Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang terjaring dalam Sidak 28 Januari 2023 lalu di Bandara Internasional Ir H Juanda Sidoarjo Jawa Timur sebagai Tersangka.

Berdasarkan informasi yang diterima Komisi Nasional Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komnas LP KPK), para pelaku melanggar UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, UU No.21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, dan KUHP.

Para tersangka ini adalah ZG dan adiknya (DPO), H (DPO), HM (saksi) dan akan naik statusnya menjadi tersangka, N, M sudah menjalani penahanan (tapi ada yang melihat berkeliaran di imigrasi Kelas 1 BSD Tangerang), J karyawan M (sudah di tahan) dan S (ditahan).

Baca juga:

Polresta Bandara Soekarno-Hatta Ciduk 1 Orang Pelaku TPPO, Ini Respon Satgas P2MI Projo

Namun, setelah penetapan status tersangka, beberapa tersangka masih terlihat berkeliaran.

Pasalnya, sambung Amri, Komnas LP-KPK terlibat dan berperan aktif dalam aksi Sidak tersebut bersama Komda LP KPK Jatim, Komcab LP KPK Sidoarjo dan Komcab LP KPK Surabaya, Pasuruan dan Malang.

”Sayangnya beberapa tersangka masih berkeliaran melakukan aktifitas. Salah satunya adalah M yang merupakan salah satu Dirut PT PBAS. Ia sudah ditetapkan sebagai tersangka namun masih terlihat di Kantor Imigrasi Kelas 1 BSD Tangerang pada Selasa 23 Mei 2023 lalu bersama para calon pegawai migran Indonesia (CPMI). Ada dugaan para CPMI ini akan diberangkatkan ke Arab Saudi secara non prosedural,”ujar Amri menyesalkan.

Baca juga:

Polresta Bandara Soetta Comot 1 Orang Pemain PMI Ilegal

Komnas LP KPK minta kepada Kapolda Jawa Timur untuk memberikan atensi khusus dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini agar tidak main-main dan benar-benar menegakan supremasi Hukum serta tidak tebang pilih.

“Semua harus mendapat perlakuan yang sama dimata Hukum,”tegasnya.

Kasus TPPO ini sudah menjadi atensi Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam Mahfud MD dan Kapolri, serta menjadi agenda Pembahasan di dalam KTT ASEAN. Menurut Amri, karena ini bisnis ilegal maka harus diperiksa aliran dana dari luar negeri yang masuk ke Rekening Perusahaan maupun rekening pribadi.

“Agar tidak ada lagi Sindikat yang memperjual-belikan anak bangsa,” tutup Amri Piliang

Brosur Hosana Jasa Persada

Related

Kemnaker Tutup Sementara Penempatan PMI Program SPSK ke Arab Saudi

P2MIProjo.com - Kementarian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menutup sementara penempatan...

Persiapan Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Apjati Kembali Lepas Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Banyak PHK Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi TPPO

P2MIProjo com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan...

PN Batam Banyak Adili Kasus TPPO dan PMI Ilegal, Jampidum Ingatkan Jaksa Mengacu Aturan Hukum

P2MIProjo.com - Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung...