Sororti Perban 09/2020, Moeldoko: Perlu Ada Penguatan, Jangan Sampai Aturan Jadi Penghambat

P2MIProjo.com – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengapresiasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) atas upayanya dalam memberikan pelindungan kepada PMI melalui Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Perban) 09/2020. Namun, menurut Moeldoko, Perban 09/2020 perlu ada penguatan Perban yang lebih menjamin pelindungan kepada PMI.

Mantan Panglima TNI itu juga berpesan agar jangan sampai aturan pemerintah menjadi penghambat, karena nantinya akan membuka peluang PMI memilih jalur non prosedural.

“Harapannya, aturan yang ada tidak membebani calon pekerja migran Indonesia (CPMI), namun harus berjalan dengan efektif,” ucap Moeldoko dalam keteranganya, dikutip Rabu (26/4/2023).

Baca juga:

Bertemu Satgas P2MI Projo, Moeldoko: Kita Harus Tutup Semua Celah Penempatan PMI Non Prosedural

Moeldoko menekankan, pemerintah terus berkomitmen dalam memberikan pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sebagai pahlawan devisa negara. Karena itu, Moeldoko terus mendorong penguatan aturan penempatan para PMI yang akan bekerja di luar negeri.

Penguatan aturan ini juga diharapkan mampu meningkatkan realisasi penempatan PMI secara prosedural. “Presiden Jokowi pun menggarisbawahi pentingnya pelindungan PMI dari ujung rambut sampai ujung kuku,” kata Moeldoko.

Lebih lanjut, KSP juga mengusulkan agar pemerintah menjamin kemudahan pembiayaan penempatan bagi para PMI. Kemudahan pembiayaan penempatan ini diharapkan mampu meningkatkan realisasi penempatan PMI prosedural di luar negeri, sehingga menjadi langkah preventif agar PMI jalur non prosedural tidak semakin marak terjadi.

Baca juga:

Moeldoko Ajak Satgas P2MI Projo dan Masyarakat Tolak Pemberangkatan PMI Secara Unprosedural, Ini Videonya

KSP juga berpendapat bahwa perlu ada pemilahan biaya penempatan dan pra penempatan CPMI yang bebannya tidak hanya ditanggung calon PMI dan pemberi kerja, tapi juga oleh pemerintah dan sumber keuangan lainnya yang tidak mengikat.

Perlu diketahui, komponen biaya penempatan sejauh ini masih ditanggung oleh pemberi kerja. Namun, komponen biaya pra penempatan CPMI yang terdiri dari biaya pelatihan kerja, penerbitan sertifikat kompetensi, penggantian paspor, pembuatan SKCK, pendaftaran jaminan sosial dan pemeriksaan kesehatan, tidak akan menjadi tanggungan pekerja semata. Pemerintah di pusat dan daerah diharapkan turut menanggung beban biaya ini.

Brosur Hosana Jasa Persada

“Komponen biaya yang ditanggung Pemerintah akan ditindaklanjuti dengan K/L terkait, misalnya terkait jaminan sosial kesehatan akan dikomunikasikan dengan BPJS Kesehatan, urusan paspor akan dikomunikasikan dengan Ditjen Imigrasi, urusan pemeriksaan kesehatan dengan Kemenkes, dan lain-lain. Intinya, jangan sampai kita menghambat penempatan, namun juga jangan sampai membebani PMI,” tutup Moeldoko.

Related

Kemnaker Tutup Sementara Penempatan PMI Program SPSK ke Arab Saudi

P2MIProjo.com - Kementarian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menutup sementara penempatan...

Persiapan Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Apjati Kembali Lepas Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Banyak PHK Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi TPPO

P2MIProjo com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan...

PN Batam Banyak Adili Kasus TPPO dan PMI Ilegal, Jampidum Ingatkan Jaksa Mengacu Aturan Hukum

P2MIProjo.com - Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung...