P2MIProjo.com – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, pemerintah belum serius dalam mengelola pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI).
“Negara ini belum serius dan negara banyak melakukan kesalahan,” tutur Benny saat menjadi pembicara diskusi publik di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Kamis (13/4/2023).
Sebab, sambung Benny, terdapat perbedaan signifikan pada data PMI yang dikeluarkan World Bank pada tahun 2017 silam dan data yang dicatat oleh pihaknya.
Baca juga:
“Berdasarkan data yang dikeluarkan World Bank, ada 9 juta PMI bekerja di luar negeri. Padahal data PMI yang tercatat oleh pihaknya hanya sebanyak 4,6 juta PMI. Berarti 4,4 juta yang diduga ada di luar negeri berangkat secara ilegal,” tegasnya.
Ia berani mengatakan seperti itu sebab pihaknya punya data lengkap biodata dan jenis pekerjaan 4,6 juta PMI sebagai bentuk perlindungan kepada para pekerja luar negeri.
Baca juga:
“4,6 juta pekerja kita ada datanya, lengkap. Itu ada siapa mereka, sedang bekerja di negara apa, apa pekerjaannya, berapa gajinya, diberangkatkan kapan, diberangkatkan oleh siapa, berakhir kontrak dan harus kembali ke Indonesia kapan, dan di sana mereka tinggal dimana, titik koordinat. Ini adalah sistem perlindungannya,” sebut Benny.
Ia lantas menduga, sebanyak 80 persen dari PMI ilegal itu diberangkatkan oleh sindikat penempatan.
Satgas P2MI Projo Laporkan Dugaan Pengiriman 4 CPMI Non Prosedural ke Polresta Bandara Soetta
Ini masalah serius,” katanya lagi. Ia menyayangkan pemerintah saat ini masih tidak bisa melakukan apa-apa dalam memberantas sindikat penempatan PMI ilegal.
Menurutnya, pemerintah gagal untuk mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penempatan PMI ilegal.
Apalagi, tambah Benny, penempatan ilegal tidak diurus serius oleh pemerintah karena sindikat atau mafia yang menempatkan PMI secara ilegal malah dilindungi oleh oknum beratribut kekuasaan.
“Negara tidak berdaya. Saya berani mengatakan sebagai pejabat negara, negara tidak serius mengurus ini. Negara gagal dalam mencegah setiap anak bangsa untuk tidak menjadi korban penempatan ilegal,” tegasnya.
“Kenapa penempatan ilegal ini terus terjadi? Kenapa sindikatnya tidak bisa disentuh oleh hukum? Karena sindikat-sindikatnya, mafia-mafianya dibackingi oleh oknum yang memiliki atributif-atributif kekuasaan,” imbuhnya
