Pemerintah Komitmen Berantas Sindikat Pemberangkatan PMI Non Prosedural

P2MIProjo.com – Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberantas sindikat yang terlibat dalam pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non prosedural atau ilegal.

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, menyatakan hal tersebut saat konferensi pers bersama Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, pada Minggu, 2 April 2023.

“Kami akan bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi untuk menyesuaikan aturan yang tegas guna memberantas sindikat pemberangkatan PMI ilegal. Salah satunya adalah memberlakukan pencabutan paspor PMI terkendala selama 5 tahun,” ujar Benny seperti dilansir pikiran-rakyat.com.

Baca juga:

Disnakertrans dan Kemenlu Upayakan Kepulangan 2 PMI Cianjur Telantar di Suriah

Dengan pencabutan paspor selama 5 tahun, sindikat yang terlibat akan merugi karena PMI ilegal tidak dapat diberangkatkan lagi. “Bila di-banned 5 tahun, pasti sindikat telah keluar biaya dan PMI ilegalnya tidak diberangkatkan lagi, otomatis bangkrut,” tutur Benny.

Benny mengusulkan pembuatan kode atau identitas khusus untuk paspor PMI, sehingga petugas dapat dengan mudah mengidentifikasi praktik penempatan PMI ilegal yang menggunakan paspor/visa turis, ziarah, dan umrah.

“Kami mengusulkan agar dibuatkan kode atau identitas khusus untuk paspor PMI, agar petugas dapat dengan mudah mengidentifikasi praktik penempatan PMI ilegal,” jelas Benny.

Baca juga:

Banyak Modus TPPO Terungkap, Mahfud MD Sorot Dugaan Penenggelaman Kapal PMI di Malaysia

Benny juga menyarankan agar diwajibkan adanya tiket pulang-pergi bagi mereka yang mengklaim pergi untuk ziarah atau umrah. “Maka dalam mengantisipasinya harus diwajibkan adanya tiket pulang-pergi. Karena, bila benar ziarah atau umrah pasti tidak keberatan,” tambah Benny.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menyambut positif usulan tersebut dan optimis bahwa tindakan ini akan dapat diwujudkan. “Saya optimis, kita bisa wujudkan itu,” kata Silmy.

Silmy berharap praktik yang merugikan PMI selama ini dapat segera berakhir dan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir sindikat yang terang-terangan melanggar aturan. “Kita semua tak akan terima bila sindikat yang nyata-nyata bekerja melanggar aturan itu dibiarkan,” ujar Silmy.

Brosur Hosana Jasa Persada

 

Related

Kemnaker Tutup Sementara Penempatan PMI Program SPSK ke Arab Saudi

P2MIProjo.com - Kementarian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menutup sementara penempatan...

Persiapan Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Apjati Kembali Lepas Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Banyak PHK Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi TPPO

P2MIProjo com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan...

PN Batam Banyak Adili Kasus TPPO dan PMI Ilegal, Jampidum Ingatkan Jaksa Mengacu Aturan Hukum

P2MIProjo.com - Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung...