Bawaslu Beberkan Hak Pilih WNI Undocumented di Luar Negeri

P2MIProjo.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meminta pemerintah untuk memperhatikan hak pilih pekerja migran Indonesia (PMI) di mancanegara untuk Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menekankan bahwa hak pilih PMI yang harus dipenuhi juga mencakup PMI yang berstatus undocumented atau tanpa identitas resmi/legal, karena berbagai sebab pemberkasan atau proses migrasi yang tak memenuhi prosedur.

“Pekerja migran ilegal atau undocumented paling banyak di Saudi Arabia dan negara-negara Timur Tengah,” kata Bagja dalam diskusi virtual bertajuk “Persiapan, Tingkat Partisipasi, dan Tantangan Pemilu 2024 di Luar Negeri”, dikutip Senin (23/1/2023).

Lihat juga:

PT AL-Royyan Cahaya Mandiri Jadi Sponsor Ratusan PMI Dalam Pertandingan Bulu Tangkis di Taiwan

Ia menyebut bahwa persoalan pemberkasan ini tak dapat dilepaskan dari masalah struktural di negara-negara tempat PMI ini berada.

“Karena ada yang ditelantarkan oleh majikannya,” ujar Bagja memberi contoh.

Sementara itu, secara legal-formal, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri hanya dapat mendaftarkan WNI di mancanegara ke dalam daftar pemilih luar negeri seandainya yang bersangkutan memang terdata dengan baik secara kependudukan.

Kementerian Luar Negeri justru mengimbau supaya WNI undocumented dapat melaporkan diri ke perwakilan RI di masing-masing negara, agar bisa terdata secara kependudukan dan berikutnya didaftarkan ke dalam daftar pemilih 2024.

Brosur Prima Tour
Brosur Prima Tour

Hal ini dianggap mudah di atas kertas, namun cukup sulit dalam praktik. Sebab, para WNI ilegal ini menghadapi tantangan untuk lapor diri, mulai dari izin majikan/atasan hingga konsekuensi hukum yang membayangi karena selama ini tinggal di negara lain tanpa dokumen.

“Sehingga tidak terdeteksi (sebagai pemilih di luar negeri), dan biasanya jadi pengungsi di depan kedutaan besar,” kata Bagja.

“Kalau di Malaysia itu banyak paspor yang ditahan oleh pengusaha, jadi dia hanya pakai kartu pekerja. Ini persoalan. Padahal paspor adalah dokumen kewarganegaraan yang seharusnya dibawa dan tidak bisa dikumpulkan ke satu orang atau pengusaha,” jelasnya.

Related

Kemnaker Tutup Sementara Penempatan PMI Program SPSK ke Arab Saudi

P2MIProjo.com - Kementarian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menutup sementara penempatan...

Persiapan Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Apjati Kembali Lepas Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Banyak PHK Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi TPPO

P2MIProjo com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan...

PN Batam Banyak Adili Kasus TPPO dan PMI Ilegal, Jampidum Ingatkan Jaksa Mengacu Aturan Hukum

P2MIProjo.com - Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung...