Ketum APJATI Apresiasi Kantor Imigrasi Semarang Menolak Pemohon Paspor PMI Ilegal

P2MIProjo.com – Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub Basalamah mengapresiasi Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Semarang yang menolak permohonan penerbitan paspor yang terindikasi akan menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal atau Unprosedural.

Menurutnya, sikap Kepala Kanim Kelas I TPI Semarang, Guntur Sahat Hamonangan dapat menjadi contoh bagi Kanim-kanim lainnya supaya pengiriman PMI secara ilegal dan pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dapat diberangus.

“Saya sangat mengapresiasi kantor Imigrasi Semarang dan Kanim Guntur Sahat yang menjalankan serta memperhatikan mekanisme pembuatan paspor dengan baik sehingga berhasil melakukan deteksi dini dan berani menolak permohonan paspor yang terindikasi menjadi PMI ilegal atau Unprosedural,” kata Ayub dalam rilis yang diterima Redaksi, Kamis (29/12/2022)

Peran imigrasi merupakan bagian penting terjadinya pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal atau Unprosedural maupun pengiriman PMI Prosedural . Hal tersebut dapat terdeteksi saat melakukan wawancara permohonan pembuatan paspor dan pengecekan di bandara-bandara.

“Jika mekanisme dan persyaratan permohonan pembuatan paspor dilakukan dengan baik dan benar, maka pengiriman pekerja migran Indonesia secara ilegal dapat diberantas dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dapat diminimalisir,” harapnya.

Baca juga:

Kantor Imigrasi Semarang Tolak 214 Pemohon Paspor

Ayub Basalamah juga mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk. (KRAS) Silmy Karim yang menjadi Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketum Apjati berharap, Dirjen Imigrasi Silmy Karim selaras dalam mewujudkan program pemerintah dalam mengurangi dan memberantas adanya pengiriman pekerja migran Indonesia melalui jalur ilegal dan mempermudah penempatan PMI secara prosedural sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga pesan Presiden Jokowi melindungi Pekerja Migran Indonesia bisa selaras dan terwujud.

“Semoga kepemimpinan Dirjen Imigrasi Silmy Karim dapat mewujudkan program pemerintah dalam memerangi pemberangkatan PMI ilegal, pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan munculnya kanim-kanim yang berani menolak memberikan permohonan paspor yang terindikasi sebagai pekerja migran ilegal seperti yang dilakukan Kanim Semarang Guntur Sahat Hamonangan,” pungkasnya.

Related

Kemnaker Tutup Sementara Penempatan PMI Program SPSK ke Arab Saudi

P2MIProjo.com - Kementarian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menutup sementara penempatan...

Persiapan Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Apjati Kembali Lepas Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Banyak PHK Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi TPPO

P2MIProjo com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan...

PN Batam Banyak Adili Kasus TPPO dan PMI Ilegal, Jampidum Ingatkan Jaksa Mengacu Aturan Hukum

P2MIProjo.com - Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung...