Jangan Jadikan PMI Subjek Berkeadilan Berbisnis

P2MIProjo.com – Salah satu Ketua LSM di Saudi Arabia dari POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI), Sadiri Sadimun menanggapi pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor yang mengatakan kebijakan SPSK yang sudah bagus ini harusnya dibuka dan dijalankan dengan baik supaya iklim usaha berimbang dan ada keadilan berbisnis sehingga kebijakan ini jangan sampai dimonopoli atau dikuasai hanya satu asosiasi saja.

“Sebaiknya dibuka supaya sistem ini bisa berjalan. Kan ada ratusan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) supaya iklim usaha berimbang dan ada keadilan berbisnis,” ucap Afriansyah melalui sambungan telepon, Senin (14/11/2022).

Menanggapi pernyataan Wamenaker tersebut, ketua POSPERTKI, Sadiri Sadimun memaklumi atas pernyataan Afriansyah Noor yang baru dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada Rabu (15/06/2022).

“Beliau baru 5 (lima) bulan bertugas, jadi disarankan perlu banyak diskusi dengan berbagai pihak dan melihat kondisi dilapangan. Agar mengetahui alur awalnya hingga diterapkan seleksi ketat keterlibatan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan asosiasi yang memenuhi syarat sesuai kepmen 291/thn 2018” kata Sadiri Sadimun, dalam rilis yang dikirim dari Jeddah Saudi Arabia Senin (14/11/2022) malam.

Ketua POSPERTKI tersebut pun mengingatkan, bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) bukan barang atau subjek dagangan yang dikaitkan dengan dalam perbisnisnya. Seharusnya sebagai pejabat apalagi sekelas Wakil Menteri yang bernaung dalam urusan hajat hidup berbicara memperkuat perlindungan agar berjalan secara adil bukan bicara bisnis berkeadilan.

“Kebijakan SPSK yang sudah ada seharusnya didukung penuh, ini bukan persoalan monopoli atau sejenisnya, tapi kebijakan tersebut lebih mengedepankan keselamatan PMI dan aspek perlindungan dengan merujuk kondisi dilapangan selama ini,” ujarnya.

Usulan Afriansyah Noor bisa menjerumuskan pada kondisi seperti dahulu yang dampaknya banyak PMI yang jadi korban karena maraknya P3MI tidak memenuhi persyaratan dan tidak bertanggung jawab. Ditambah belum diterapkan SPSK saja banyak yang melakukan penempatan secara un-prosudural,” lanjutnya

Oleh karena itu, Sadiri Sadimun menilai kebijakan SPSK saat ini sudah tepat dengan melakukan seleksi ketat terhadap P3MI, Hal ini beriringan Pemerintah sudah membawa P3MI merubah mindset dengan mengedepankan keselamatan dan perlindungan dibanding bisnis. Ditambah hal ini mempermudah pemerintah dalam memberikan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan

Related

Kemnaker Tutup Sementara Penempatan PMI Program SPSK ke Arab Saudi

P2MIProjo.com - Kementarian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menutup sementara penempatan...

Persiapan Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Apjati Kembali Lepas Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Banyak PHK Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi TPPO

P2MIProjo com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan...

PN Batam Banyak Adili Kasus TPPO dan PMI Ilegal, Jampidum Ingatkan Jaksa Mengacu Aturan Hukum

P2MIProjo.com - Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung...