Cegah Pengiriman PMI Non Prosedural, KSP: Pemerintah Perlu Gandeng Lembaga Masyarakat

P2MIProjo.com – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Fadjar Dwi Wisnuwardhani menyoroti kasus pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural yang masih terjadi belakangan ini. Menurutnya, ada beberapa faktor atau alasan yang membuat PMI memilih jalur Non Prosedural / Ilegal.

“Ada beberapa alasan mengapa PMI memilih jalur Non Prosedural, diantaranya; Penempatan PMI lewat jalur nonprosedural lebih cepat, CPMI tidak terinfo cara bekerja lewat jalur resmi, CPMI termakan bujuk rayu dan janji manis agen yang mengiming-imingi gaji tinggi, Negara penempatan lewat jalur resmi masih tutup / moratorium / close border dll,” kata Fajar menjawab pertanyaan yang dikirim Redaksi, Jum’at (23/9/2022).

Untuk menanggulangi dan mengurangi penempatan PMI Non Prosedural, sambung Fajar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Contohnya, percepatan pembukaan penempatan di Malaysia dan Taiwan. Kemudian pencegahan PMI Non Prosedural melalui penjagaan dan penangkapan di perbatasan termasuk pelabuhan dan bandara, dan penutupan lowongan kerja fiktif yang menjadi dalang TPPO di Kamboja.

“Dari data yang kami dapatkan, ada kurang lebih 700 orang CPMI yang ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, dan sekitar 300 CPMI yang tertangkap di Perairan Tanjung Balai, Sumatera Utara dari Januari 2022 hingga Juni 2022 yang mana semuanya berangkat dengan jalur Non Prosedural,” tambahnya.

Kedepannya, pemerintah akan mengusahakan pengawasan yang lebih ketat di perbatasan dan titik-titik yang rawan menjadi jalur tikus. KSP akan mendorong percepatan usaha pencegahan PMI Non Prosedural yang melibatkan Kementerian / Lembaga (K/L) terkait, penegak hukum, dan juga lembaga masyarakat.

Karena, masih kata Fajar, Pemerintah tentunya tidak bisa melakukan semuanya sendiri, utamanya dengan banyaknya isu baik dari segi normatif maupun dari segi implementasi. Pelindungan PMI harus dimulai dari desa hingga kota, dari sebelum penempatan hingga kepulangan. Hal ini tentunya terlalu luas untuk dijangkau semuanya oleh pemerintah.

Oleh karena itu, Fajar menambahkan, pemerintah perlu melibatkan Lembaga yang dibentuk masyarakat untuk membantu pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pencegahan terjadinya pengiriman PMI secara Non Prosedural.

“Lembaga yang dibentuk masyarakat adalah lembaga yang harus mengedepankan kepentingan masyarakat dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Lembaga masyarakat ini hadir sebagai perpanjangan tangan pemerintah, agar memastikan bahwa pelindungan PMI terlaksana dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Related

Kemnaker Tutup Sementara Penempatan PMI Program SPSK ke Arab Saudi

P2MIProjo.com - Kementarian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menutup sementara penempatan...

Persiapan Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Apjati Kembali Lepas Keberangkatan 34 PMI ke Arab Saudi Lewat SPSK

P2MIProjo.com - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)...

Banyak PHK Pasca Pandemi Covid-19, Pemprov Babel Gencarkan Sosialisasi TPPO

P2MIProjo com - Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggencarkan...

PN Batam Banyak Adili Kasus TPPO dan PMI Ilegal, Jampidum Ingatkan Jaksa Mengacu Aturan Hukum

P2MIProjo.com - Kota Batam sebagai kota yang berbatasan langsung...